Saleh Daulay Tawarkan Kebijakan Alternatif ‘Lockdown’ Akhir Pekan

30-01-2021 / KOMISI IX
Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay. Foto : Dok/Man

 

Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay  menilai kebijakan pemerintah untuk membatasi kegiatan masyarakat melalui Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Bermasyarakat (PPKM) belum berhasil maksimal. Terbukti, orang yang terpapar Covid-19 setiap hari semakin banyak, bahkan jumlah kasusnya sudah lebih dari 1 juta orang.

 

Berkenaan dengan itu, politisi Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN) tersebut menyampaikan, sebaiknya pemerintah mencari alternatif kebijakan lain. Salah satu di antaranya adalah menerapkan kebijakan lockdown akhir pekan. Diyakini, lockdown akhir pekan dapat menurunkan dan menekan laju penyebaran virus Covid-19.

 

Lockdown akhir pekan itu dimaksudkan untuk mengurangi pergerakan masyarakat di ruang publik. Masyarakat yang tinggal di zona merah dan orange tidak boleh keluar rumah di akhir pekan. Mulai dari hari Jumat malam, sekitar pukul 20.00, sampai dengan Senin pagi pukul 05.00. Artinya, masyarakat tidak keluar selama 2 hari 3 malam," ucap Saleh dalam keterangan persnya kepada Parlementaria, Sabtu (30/1/2021).

 

Saleh menambahkan, masyarakat keluar untuk beraktivitas di luar rumah paling banyak di akhir pekan. Selain di mal-mal, ada juga yang menyempatkan diri untuk wisata. Itu yang sering kali menciptakan kerumunan. Dengan lockdown akhir pekan, hal tersebut dapat dihindarkan.

 

"Lokcdown akhir pekan dinilai tidak terlalu mengganggu kegiatan perekonomian. Sebab, hari Senin sampai Jumat, kegiatan ekonomi tetap berlangsung seperti biasa. Boleh saja pakai protokol kesehatan sesuai yang diatur di dalam PPKM,” saran Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI ini.

 

Saleh juga mengatakan, walaupun lockdown akhir pekan, kegiatan ekonomi yang menyangkut kebutuhan pokok warga tetap boleh dijalankan. Misalnya, pemenuhan bahan makanan, minum, obat, dan lain sebagainya. Di luar itu, mereka yang keluar harus diberi sanksi berupa denda. Dan dilakukan secara tegas.

 

Banyak yang menilai bahwa lockdown akhir pekan belum tentu efektif, lanjutnya, tetapi, berkaca dari pengalaman Turki, mereka berhasil mengurangi penyebaran covid dalam skala tertentu. Mereka juga menerapkan kebijakan ini. “Bolehlah dicoba. Biar ada sedikit variasi kebijakan. Kalau sudah dicoba, nanti enak untuk mengevaluasinya," pungkas legislator dapil Sumatera Utara II itu. (dep/sf)

BERITA TERKAIT
Virus HMPV Ditemukan di Indonesia, Komisi IX Minta Masyarakat Tak Panik
10-01-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh mengapresiasi langkah cepat Kementerian Kesehatan terkait ditemukannya virus Human...
Dukung MBG, Kurniasih: Sudah Ada Ekosistem dan Ahli Gizi yang Mendampingi
07-01-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati, menyatakan dukungannya terhadap implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang...
Nurhadi Tegaskan Perlunya Pengawasan Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis
07-01-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI, Nurhadi, menegaskan komitmennya untuk mengawal pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang...
Dukung Program MBG, Legislator Tekankan Pentingnya Keberlanjutan dan Pengawasan
07-01-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Jakarta – Pemerintah secara resmi meluncurkan program Makanan Bergizi Gratis (MBG) pada 6 Januari 2025 di 26 provinsi. Program...